JAKARTA, RIMANEWS - Pejabat publik yang merangkap menjadi pengurus partai politik menjadi salah satu unsur yang memunculkan masalah di negara ini. Demikian hal tersebut dikatakan Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Wiranto.
Wiranto mencontohkan, Presiden Susilo Bambang Yudhonoyono yang sudah dipilih rakyat merangkap jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Tak sedikit juga menteri masih menjabat menjadi Ketua Umum Partai Politik.
Bahkan, orang yang awalnya tidak memanggku jabatan publik, setelah dipilih langsung kemudian menjabat sebagai Gubernur, Walikota dan Bupati langsung direbut menjadi kader partai politik.
"Yang terjadi apa, terjadi suatu misi ganda yang membuat pejabat publik yang harusnya menjalankan mandat rakyat, tidak menjalankan mandat rakyat. Ini menjadi masalah besar," kata Wiranto saat orasi dalam pertemuan tokoh bangsa dengan tema "Problematika Bangsa dan Solusinya" di kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2012).
Kalau sudah begitu, lanjutnya, pejabat publik justru menjadi instrumen politik untuk penguatan sumber daya politik. Korupsi bisa saja terjadi karena pejabat publik menjadi sumber daya sebuah partai.
"Solusinya harus ada keberanian dari Presiden untuk mencadi contoh atau tauladan meninggalkan sebagai pengurus parpol dan fokus pada tugas rakyat," tegasnya.
Wiranto percaya, jika solusi yang ditawarkannya ini dilakukan paling tidak banyak anggaran negara yang diselamatkan karena tidak ada pejabat publik yang menjadi instrumen politik.[ian/okz]
Sumber:Rimanews
