Foto: dok. Okezone
RASANYA kelakuan para wakil rakyat kita semakin menjadi. Sayang, kelakuan yang menjadi ini bukan dalam wacana perbaikan, namun wacana makin keringnya moralitas wakil rakyat kita. Parahnya lagi, moralitas yang mengering ini ibarat matinya sumber air dari hulu hingga hilir, menjadi gersang.
Setelah proyek toilet DPR yang menghabiskan tak kurang Rp2 miliar, sekarang tambah pula acara renovasi ruang Banggar yang menguras uang rakyat hingga Rp20 miliar. Total jenderal, seluruh proyek renovasi di DPR menelan dana Rp1,8 triliun. Bukan angka kecil untuk membayar kinerja buruk wakil rakyat kita. Setelah dari pusat, seakan tak mau kelewat tren renovasi gedung dan proyek-proyek, DPRD di beberapa daerah juga tak kalah gendengnya 'ngobyek' bangkruti uang rakyat.
Beberapa daerah seperti Palembang dan Jakarta, misalnya. Walaupun fasilitas yang ada masih representatif, para wakil rakyat ini tetap ngotot meminta renovasi. Tidak hanya itu, mereka bahkan meminta beberapa fasilitas aksesoris yang tak ada muatannya dengan peningkatan kinerja. Sepertinya tren semacam ini akan in pada anggota dewan kita tahun 2012. Mereka seakan lupa dengan permasalahan bangsa yang sebenarnya butuh ongkos signifikan.
Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan, ada sekira 161 ribu sekolah rusak, 45 persen dari gedung sekolah rusak tersebut mengalami rusak berat dengan kemiringan lebih dari tujuh derajat dan mendekati 90 derajat, alias hampir rubuh. Gedung sekolah inilah yang semestinya butuh renovasi, bukan gedung-gedung DPR dan DPRD yang masih jejeg (tegak) itu.
Sedikitnya sampai saat ini jumlah orang miskin Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sedikitnya masih sekira 29,89 juta jiwa rakyat Indonesia masuk ke golongan masyarakat miskin. Dengan uang renovasi tadi, setidaknya ada 1,1 juta orang yang bisa diberi makan atau pekerjaan. Sepertinya nasib mereka tak lebih berharga untuk sebuah kursi DPR seharga 24 juta.
Seakan tak peduli dengan berbagai kritik, anggota dewan pun tak segan mempertontonkan kepongahan ideologi hedonisme di tengah melaratnya rakyat. Ini yang sepatutnya menjadi koreksi anggota DPR. Sebagai institusi lembaga yang punya fungsi anggaran dan menyetujui belanja atas nama rakyat, sepertinya DPR tak mau menawar dengan besaran uang rakyat yang dipakai, hal ini yang menggulirkan banyak spekulasi.
Spekulasi yang sedang bergulir saat ini adalah menjelang pemilu 2014 banyak dari anggota DPR atau pun pemerintah sedang berlomba 'ngobyek' untuk mengisi pundi-pundi pribadi dan golongan. Bukan hal yang naïf karena mereka mewakili pemerintah, dan merupakan pilihan partai. Modal besar dari demokrasi inilah yang serasa memberatkan rakyat kita.
Inilah realitas demokrasi yang sedang kita hadapi sekarang, demokrasi boros dan hedonis. Rapor merah ini yang semestinya diubah oleh DPR, kembali ke track semestinya. DPR adalah dewan lesgilatif yang memproduksi undang-undang pro rakyat, fungsi anggaran dengan lebih kritis dengan pembiayaan yang boros dan subtansial, serta menjalankan fungsi pengawasan yang memastikan jalannya undang-undang yang mengayomi rakyat.
Muhammad Mansur
Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(//rfa)
Sumber:http://kampus.okezone.com/read/2012/01/24/367/562468/politik-ngobyek-wakil-rakyat
Setelah proyek toilet DPR yang menghabiskan tak kurang Rp2 miliar, sekarang tambah pula acara renovasi ruang Banggar yang menguras uang rakyat hingga Rp20 miliar. Total jenderal, seluruh proyek renovasi di DPR menelan dana Rp1,8 triliun. Bukan angka kecil untuk membayar kinerja buruk wakil rakyat kita. Setelah dari pusat, seakan tak mau kelewat tren renovasi gedung dan proyek-proyek, DPRD di beberapa daerah juga tak kalah gendengnya 'ngobyek' bangkruti uang rakyat.
Beberapa daerah seperti Palembang dan Jakarta, misalnya. Walaupun fasilitas yang ada masih representatif, para wakil rakyat ini tetap ngotot meminta renovasi. Tidak hanya itu, mereka bahkan meminta beberapa fasilitas aksesoris yang tak ada muatannya dengan peningkatan kinerja. Sepertinya tren semacam ini akan in pada anggota dewan kita tahun 2012. Mereka seakan lupa dengan permasalahan bangsa yang sebenarnya butuh ongkos signifikan.
Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyebutkan, ada sekira 161 ribu sekolah rusak, 45 persen dari gedung sekolah rusak tersebut mengalami rusak berat dengan kemiringan lebih dari tujuh derajat dan mendekati 90 derajat, alias hampir rubuh. Gedung sekolah inilah yang semestinya butuh renovasi, bukan gedung-gedung DPR dan DPRD yang masih jejeg (tegak) itu.
Sedikitnya sampai saat ini jumlah orang miskin Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sedikitnya masih sekira 29,89 juta jiwa rakyat Indonesia masuk ke golongan masyarakat miskin. Dengan uang renovasi tadi, setidaknya ada 1,1 juta orang yang bisa diberi makan atau pekerjaan. Sepertinya nasib mereka tak lebih berharga untuk sebuah kursi DPR seharga 24 juta.
Seakan tak peduli dengan berbagai kritik, anggota dewan pun tak segan mempertontonkan kepongahan ideologi hedonisme di tengah melaratnya rakyat. Ini yang sepatutnya menjadi koreksi anggota DPR. Sebagai institusi lembaga yang punya fungsi anggaran dan menyetujui belanja atas nama rakyat, sepertinya DPR tak mau menawar dengan besaran uang rakyat yang dipakai, hal ini yang menggulirkan banyak spekulasi.
Spekulasi yang sedang bergulir saat ini adalah menjelang pemilu 2014 banyak dari anggota DPR atau pun pemerintah sedang berlomba 'ngobyek' untuk mengisi pundi-pundi pribadi dan golongan. Bukan hal yang naïf karena mereka mewakili pemerintah, dan merupakan pilihan partai. Modal besar dari demokrasi inilah yang serasa memberatkan rakyat kita.
Inilah realitas demokrasi yang sedang kita hadapi sekarang, demokrasi boros dan hedonis. Rapor merah ini yang semestinya diubah oleh DPR, kembali ke track semestinya. DPR adalah dewan lesgilatif yang memproduksi undang-undang pro rakyat, fungsi anggaran dengan lebih kritis dengan pembiayaan yang boros dan subtansial, serta menjalankan fungsi pengawasan yang memastikan jalannya undang-undang yang mengayomi rakyat.
Muhammad Mansur
Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(//rfa)
Sumber:http://kampus.okezone.com/read/2012/01/24/367/562468/politik-ngobyek-wakil-rakyat
